 |
| Petugas KP2KP Masamba melakukan pengumpulan data ke pedagang pasar Bone-Bone. (Ist) |
KABARSINJAI.COM, - Demi memperkuat basis data perpajakan dan menggali potensi penerimaan secara langsung di lapangan, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Masamba menyapa para pelaku usaha di kawasan Jalan Trans Sulawesi, tepatnya sekitar Pasar Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara, Senin (30/6/2025).
Lewat kegiatan bertajuk _Pengumpulan Data Lapangan_ (KPDL), dua petugas KP2KP Masamba—Bagas Yudistira dan Diana Kusuma Dewi—bergerak aktif melakukan pendekatan persuasif dan edukatif di tengah denyut ekonomi lokal.
“Kegiatan ini bukan hanya soal angka dan data, tapi juga membangun relasi dan kepercayaan dengan wajib pajak. Kami ingin memastikan bahwa mereka paham peran vital pajak dalam pembangunan,” ujar Diana Kusuma Dewi.
Sebagai unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Sulselbartra dan KPP Pratama Palopo, KP2KP Masamba menjalankan instruksi Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2020. Empat tahap dilalui dalam KPDL ini: observasi, pelaksanaan lapangan, pelaporan, dan perekaman data.
Selama kegiatan, tim tidak hanya menghimpun informasi teknis seputar jenis usaha dan pendapatan, tapi juga memberikan edukasi langsung terkait kewajiban penyampaian SPT, pemotongan dan pemungutan pajak, serta manfaat konkret pajak bagi masyarakat.
Hasil data yang diperoleh akan masuk ke sistem informasi perpajakan dan menjadi acuan bagi Account Representative (AR) dalam merancang strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis fakta lapangan.
Secara terpisah, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, menegaskan bahwa KPDL adalah pilar krusial dalam menciptakan ekosistem kepatuhan berbasis data.
“KPDL menjadi wujud nyata bahwa kami hadir tidak hanya dari balik meja. Lewat kegiatan ini, KP2KP Masamba turut membangun kesadaran pajak dengan cara yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkap Sumin.
KP2KP Masamba berkomitmen untuk terus menjangkau titik-titik ekonomi potensial di wilayah kerjanya—bukan hanya untuk mendukung penerimaan negara, tapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun negeri lewat pajak. (*)
