 |
| Foto / Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menghadiri Evaluasi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Makassar |
KABARSINJAI.COM - Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan pendidikan kembali dipertegas saat sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menghadiri Evaluasi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/12/2025). Kabupaten Sinjai menjadi salah satu daerah yang menyampaikan kesiapan penuh dalam mendukung perluasan akses pendidikan melalui program nasional tersebut.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir langsung dalam forum evaluasi yang digelar Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR bersama Kementerian Sosial. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ratnawati menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Sinjai.
“Dukungan Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR terhadap Kabupaten Sinjai merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Sinjai telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Saat ini, kegiatan belajar masih dilaksanakan di area SMPN 19 Sinjai, namun akan dipindahkan ke gedung permanen di Lingkungan Tanaassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, setelah pembangunan selesai tahun depan.
“Pemkab sudah sangat siap dari sisi lahan dan dukungan teknis lainnya. Harapan kami, pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi poin penting dalam percepatan pembangunan tahap II Sekolah Rakyat. Pemkab Sinjai menegaskan dukungannya agar proses perencanaan hingga realisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan merata, terutama di daerah yang masih kekurangan fasilitas.
Dalam agenda ini, Bupati Sinjai turut didampingi sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala DLHK, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas Sosial, pejabat PUPR, serta BKAD Sinjai. (**)
