Iklan

Iklan

,

Menu Utama

Iklan

KPP Mamuju dan Pemkab Pasangkayu Perkuat Sinergi Pajak, Dorong Kemandirian Daerah

Andika Arya
, Rabu, Juli 02, 2025 WIB Last Updated 2025-07-02T08:53:46Z

Penyerahan cinderamata disela Audiensi KPP Pratama Mamuju dengan Pemkab Pasangkayu. (Ist)

KABARSINJAI.COM, - Komitmen untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Pusat dan Daerah kembali ditegaskan lewat kolaborasi strategis. Kali ini, KPP Pratama Mamuju bersama KP2KP Pasangkayu menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Pasangkayu.


Forum ini menghadirkan para pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua DPRD Pasangkayu I Putu Purjaya, anggota dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat pemerintah daerah lainnya. Kehadiran mereka menandai langkah serius membangun koordinasi fiskal yang lebih kuat dan adaptif terhadap dinamika lokal.


“Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Kolaborasi DJP dan Pemda sangat vital dalam menggali potensi lokal serta mendorong kemandirian fiskal daerah,” tegas I Putu Purjaya dalam sambutannya.


Kepala KPP Pratama Mamuju, La Ode Irfah Firdaus, menyoroti potensi luar biasa Kabupaten Pasangkayu di sektor unggulan seperti tambak udang vaname, perkebunan kelapa sawit, dan perikanan tangkap ekspor. 


Ia menyebut bahwa jika potensi ini dimaksimalkan secara sinergis, maka akan berdampak ganda: mendongkrak penerimaan negara sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


 “DJP siap jadi mitra strategis bagi Pemda dalam memastikan potensi ekonomi dapat digarap optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar La Ode Irfah.


Diskusi berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk rencana pengawasan bersama sektor perikanan dan pembentukan forum CSR industri sawit untuk memperkuat kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah.


Wakil Ketua Komisi II DPRD, Muhammad Dasri, bahkan mengusulkan keterlibatan DJP dalam penyusunan regulasi daerah, khususnya Rancangan Perda Tata Niaga Kelapa Sawit yang saat ini tengah digodok.


“Kami ingin Perda yang kami susun berdampak nyata terhadap peningkatan PAD. Perlu ada masukan teknis dari DJP agar regulasi ini benar-benar menyentuh sasaran,” ungkap Dasri.


Sementara itu, Sigit Purnomo, Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, menyatakan apresiasinya terhadap langkah kolaboratif ini.


“Forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan langkah, menciptakan sistem perpajakan yang adaptif, dan memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” kata Sigit. (**)

Iklan