 |
| Rembuk Stunting kabupaten Sinjai yang dihadiri Ketua Komisi 1 DPRD Sinjai. (Ist) |
KABARSINJAI.COM - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai, Sutomo, turut hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang digelar di Aula Hotel Rofina, Rabu (4/6).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Sinjai, Ny. Rozalina Mahyanto. Rembuk tersebut juga diikuti secara virtual oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Wabup Andi Mahyanto menegaskan pentingnya langkah strategis yang efektif dan efisien untuk menanggulangi masalah stunting, yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Ia menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kerja keras, kerja cerdas, dan kolaborasi lintas sektor.
"Pendampingan dan intervensi secara intensif, konvergen, dan berkualitas sangat diperlukan. Fokus kita adalah pada calon pengantin, ibu hamil, serta balita yang berisiko mengalami stunting," ujarnya.
Andi Mahyanto, juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara sektor kesehatan dan non-kesehatan. Menurutnya, pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, pangan bergizi, hingga pendidikan anak usia dini adalah bagian penting dari intervensi yang harus dilakukan secara terintegrasi.
Dia menyampaikan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem pendataan stunting agar intervensi bisa tepat sasaran. Mulai dari alat ukur yang standar, petugas yang terlatih, hingga prosedur pendataan yang sesuai harus menjadi perhatian bersama.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Sinjai, staf ahli bupati, para kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, serta berbagai stakeholder terkait, yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting secara terencana dan berkelanjutan. (*)
