 |
KABARSINJAI.COM – Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu perhatian dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dibahas dalam sosialisasi DTSEN yang berlangsung di Aula Kantor Camat Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Senin (12/10/2026).
Data yang akurat, terpadu, dan mutakhir diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang sesuai mengenai kondisi sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, perencanaan program dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sinjai Selatan, Muh. Akbar Juhamran, mengatakan validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program pemerintah. Akbar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sinjai itu menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam proses pemutakhiran data.
Menurutnya, data yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan dan menentukan program yang benar-benar dibutuhkan.
“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi DTSEN ini. Data yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah, terutama dalam memastikan kebijakan dan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Akbar.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai, H. Syamsuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Baso Mangunrawa, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sebagai pemateri.
DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat informasi individu dan keluarga, termasuk kondisi sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Data ini digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program sosial ekonomi pemerintah.
Melalui pemahaman yang sama mengenai DTSEN, pemutakhiran data diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga program pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sebenarnya.
