 |
| Foto/ Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif saat menghadiri sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang digelar Kementerian Perdagangan di Makassar |
KABARSINJAI.COM, Makassar - Pemerintah Kabupaten Sinjai melihat peluang baru dalam pengelolaan hasil komoditas daerah setelah mengikuti sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang digelar Kementerian Perdagangan di Makassar, Jumat (24/07/2026).
Melalui forum tersebut, terungkap bahwa SRG bukan sekadar sistem penyimpanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi, mulai dari menjaga stabilitas harga hingga membuka akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha. Skema ini memungkinkan komoditas disimpan di gudang resmi dan dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal usaha.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menilai pendekatan ini bisa menjawab persoalan klasik di daerah, khususnya saat harga hasil panen anjlok karena kelebihan pasokan. Dengan SRG, petani memiliki विकल्प untuk menunda penjualan hingga harga lebih stabil.
Menurutnya, tantangan utama bukan pada konsep, melainkan pada kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem tersebut. Mulai dari ketersediaan gudang yang memenuhi standar, kelembagaan pengelola, hingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SRG.
Ia juga menekankan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait, termasuk dalam hal pendampingan teknis dan integrasi dengan lembaga keuangan. "Tanpa dukungan itu, pemanfaatan SRG dikhawatirkan tidak optimal,' Ujarnya.
Bagi Sinjai, SRG dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok komoditas unggulan sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah pun berencana menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan pemetaan potensi komoditas dan kebutuhan infrastruktur pendukung.
"Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penerapan sistem yang lebih terstruktur dalam pengelolaan hasil pertanian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku usaha di tingkat lokal," Tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen PT KIMA (Persero), perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan RI serta Kepala OPD terkait dari Pemerintah Kabupaten Sinjai. (**)
