 |
| Foto/ Kepala DP3AP2KB Sinjai, Drs. Janwar bersama Kadis Kominfo Sinjai, Dr. Mansyur |
KABARSINJAI.COM - Upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Salah satunya melalui rencana kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan Persandian.
Rencana kerja sama ini diketahui saat Kepala DP3AP2KB Sinjai, Drs. Janwar, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) melakukan pertemuan dengan Kepala Diskominfo Sinjai, Dr. Mansyur di ruang kerjanya, Selasa (17/03/2026).
Kolaborasi tersebut difokuskan pada penguatan sosialisasi dan publikasi terkait pencegahan serta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih adanya kasus kekerasan yang kerap tidak terungkap ke publik.
Kepala DP3AP2KB Sinjai, Drs. Janwar menyampaikan edukasi yang masif menjadi kunci agar masyarakat semakin sadar, berani melapor, serta memahami langkah-langkah pencegahan.
“InsyaAllah akan ada kerja sama dalam sosialisasi dan publikasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Sinjai mengetahui bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan melalui kanal informasi yang dikelola Diskominfo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sinjai, Dr. Mansyur menyambut baik rencana sinergi tersebut. Ia menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyebarluasan informasi melalui berbagai platform komunikasi yang dimiliki.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Melalui sinergi yang kuat, kami berharap angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai dapat ditekan melalui peningkatan kesadaran masyarakat berbasis informasi yang akurat,” tuturnya.
Melalui kemitraan ini, sosialisasi diharapkan tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai kanal informasi digital yang dikelola pemerintah daerah. (**)
