 |
| Foto/ Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa rakor lintas sektoral di Ruang Sekda Sinjai |
KABARSINJAI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus mengkaji rencana pembukaan toko ritel modern di Sinjai. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Kamis (7/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekda Sinjai, A. Jefrianto Asapa, dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fokus pembahasan diarahkan pada mekanisme kemitraan antara ritel modern dan pedagang tradisional agar keberadaan pasar rakyat tidak tergerus.
Selain itu, rakor juga membahas potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta masyarakat sekitar, termasuk penataan ruang dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Sekda Sinjai, A. Jefrianto menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak membatasi pendirian toko ritel modern. Namun demikian, kehadirannya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil serta pedagang tradisional sebagai penopang ekonomi masyarakat.
“Pemerintah tidak pernah membatasi pembukaan toko ritel modern, selama seluruh prosesnya menaati peraturan daerah yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran ritel modern dalam mendukung UMKM lokal. Pemkab Sinjai mendorong agar perusahaan ritel modern dapat berperan sebagai mitra sekaligus “orang tua asuh” bagi produk-produk lokal.
“Sesuai ketentuan dalam Perda yang mengatur pola kerja sama, kami mendorong ritel modern untuk menyerap produk UMKM lokal dengan harga yang kompetitif. Kehadiran mereka harus memperkuat, bukan mematikan,” tambahnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sinjai berharap keberadaan ritel modern dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga stabil, tanpa mengabaikan eksistensi pasar tradisional.
Rapat koordinasi ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Sosial dan SDM sekaligus Plt Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM A. Mandasini Saleh, Kepala DPMPTSP Lukman Dahlan, Kepala DPUPR H. Haris Achmad, Kepala Dinas Perhubungan Akbar, Kepala Satpol PP dan Damkar Agung Budi Prayogo, serta perwakilan OPD terkait lainnya. (**)
