 |
| Kondisi demonstran di depan kantor DPRD Sinjai. (Ist) |
KABARSINJAI.COM, - Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi BEM Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI) dan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) di depan Kantor DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) berakhir dengan kericuhan.
Insiden ini memicu sorotan tajam terhadap aparat kepolisian, khususnya setelah beredar luas video yang memperlihatkan Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, diduga memukul seorang mahasiswa.
Kericuhan terjadi saat massa aksi berusaha menerobos masuk ke area kantor dewan. Bentrokan fisik pun tak terhindarkan, dan aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Momen paling kontroversial terjadi ketika kamera merekam Kapolres Harry Azhar memukul salah satu demonstran menggunakan tongkat kayu.
Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Tindakan tersebut dinilai melanggar etika dan prosedur kepolisian, serta memunculkan kembali isu brutalitas aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa.
Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.
Menanggapi video yang viral, PS Kasi Humas Polres Sinjai, IPDA Agus Santoso, membantah adanya pemukulan. Ia menyatakan bahwa Kapolres hanya memberikan instruksi kepada tim pengamanan untuk mundur dari massa aksi.
"Tidak ada pemukulan. Pak Kapolres hanya memberikan instruksi agar tim pengamanan mundur dari massa aksi," ujar Agus kepada awak media, Selasa (2/9/2025).
Sebelum kericuhan terjadi, massa aksi telah menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada DPRD Sinjai, yang mencakup isu kebijakan publik dan reformasi kelembagaan. Adapun tuntutan tersebut meliputi:
- Penolakan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset
- Pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penolakan pemotongan anggaran pendidikan dan evaluasi program MBG
- Reformasi total Kepolisian RI dan DPR
- Kecaman terhadap tindakan represif oknum kepolisian
- Permintaan pencopotan Kapolri
- Tuntutan transparansi penanganan kasus pembunuhan pengemudi ojek online
Insiden ini menambah daftar panjang kasus dugaan kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi, serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen institusi kepolisian dalam menjunjung profesionalisme, etika, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. (*)
