Iklan



Iklan

,

Menu Utama

Iklan

Imbas 'Penolakan' Pinjaman Dana Rp200 Miliar Pemkab Sinjai Terancam Tidak Terealisasi

, Rabu, Juni 19, 2019 WIB Last Updated 2025-03-17T05:51:21Z

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Permohonan pinjaman dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kepada Pemerintah Pusat sebanyak Rp200 Miliar terancam tidak terealisasi.

Pasalnya, niat baik Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok sebelumnya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Bahkan, pengajuan permohononan pinjaman dana dibawah kepemimpinan Andi Seto Gadhista Asapa dan Hj Andi Kartini Ottong, juga sebelumnya menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dan lembaga.

Hal itu akan berimbas pada pembangunan infrastruktur di Sinjai terbengkalai lantaran anggaran untuk infrastruktur tidak cukup.

Sementara masyarakat di Bumi Panrita Kitta merindukan adanya perbaikan infrastruktur. Seperti halnya, warga di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat yang menagih janji Bupati terkait perbaikan jalan Turungan Baji yang rusak, lantaran kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Bupati Sinjai Sebut Lokasi Pelaksanaan TMMD Kodam XIV Hasanuddin Sangat Strategis

Pemkab Sinjai yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Ir. Ishak mengungkapkan, akses di Desa Turungan Baji sebelumnya sudah akan diperbaiki, namun kata dia, hal itu ditolak oleh beberapa elemen masyarakat.

“Sebelumnnya pernah dianggarkan untuk dibuatkan jalan itu, namun ditolak lewat demo dan pada penrencanaan tahun 2019 penganggarannya melalui utang 200 milyar itu kembali dimasukkan untuk dikerjakan namun kembali tidak jadi karena pemberian utang ke Sinjai sepertinya tidak jadi, saya juga tidak tahu kenapa tidak jadi,” kata Ishak yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019)

Terpisah, Wakil ketua Institut Hukum Indonesia (IHI) Supardi, menganggap adanya reaksi penolakan oleh sejumlah elemen sebelumnya mungkin menjadi acuan Pemerintah Pusat tidak memberikan persetujuan kepada Pemkab Sinjai untuk melakukan pinjaman dana 200 Miliar.

“Waktu pemkab bermohon ke pemerintah pusat terkait utang 200 miliar untuk infrastruktur jalan dan jembatan, sejumlah elemen masyarakat dan lembaga terkesan menolak, sehingga ini yang akan membuat pembangunan infrastruktur di Sinjai terbengkalai “, ungkapnya.

Menurut Supardi, sejumlah program pembangunan infrastruktur di Sinjai yang sudah direncanakan kemarin terancam tidak terealisasi sebab hampir dipastikan anggaran tidak cukup. (Ramling/Adi)

Editor/Bahar

Iklan