KABARSINJAI.COM, - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sinjai menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Campak di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Rabu (1/4/2026) sebagai langkah cepat menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang terjadi pada tahun 2026.
Rakor tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa sebagai upaya strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan penyebaran kasus campak sekaligus melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak.
Langkah ini juga sebagai tindak lanjut sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus dan KLB Campak di 100 kabupaten/kota pada tahun 2025 dan 2026 yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Dalam rapat dibahas secara komprehensif rencana pelaksanaan imunisasi massal sebagai respons darurat, termasuk strategi percepatan cakupan imunisasi, pemetaan wilayah risiko tinggi, serta kesiapan tenaga kesehatan di lapangan.
Sekda menegaskan bahwa ORI Campak merupakan langkah penting untuk memutus rantai penularan dan mencegah meluasnya wabah. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama agar partisipasi dalam program imunisasi semakin meningkat.
Ia juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan penuh dari lintas sektor terkait.
"Kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah kejadian luar biasa olehnya dibutuhkan kerja keras, tepat dan terukur. Saya tidak ingin ada kegiatan yang hanya bersifat seremonial, tapi yang harus dilakukan adalah hasil nyata dilapangan," tegasnya.
Diketahui, pelaksanaan ORI campak akan berlangsung hingga 14 April mendatang dengan jumlah sasaran 9.252 anak usia 9-59 bulan.
Sementara itu, berdasarkan data tahun 2026, di Kabupaten Sinjai telah terjadi Kejadian Luar Biasa Campak, Bulan Januari-28 Maret terdapat 58 kasus campak yang tersebar 18 desa/kelurahan dengan 2 kejadian KLB yaitu di Desa Alenangka dan Kelurahan Bongki.
Rekor ini dihadiri jajan Dinas Kesehatan, beberapa Kepala OPD terkait, Camat, Kepala Puskesmas, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan.(*)
