KBARSINJAI.COM - Sorotan publik terhadap pengadaan kendaraan oleh pemerintah kembali menguat. Kali ini, perhatian tertuju pada proyek pengadaan truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Berdasarkan informasi yang beredar, proyek tersebut mencakup pengadaan 20.600 unit truk dengan total nilai sekitar Rp10,83 triliun. Angka fantastis ini langsung memicu berbagai respons, mulai dari pertanyaan soal urgensi hingga transparansi pelaksanaannya.
Sejumlah perusahaan diketahui terlibat dalam proyek ini. PT Putra Mandiri Jembar Tbk melalui anak usahanya PT Dipo Internasional Pahala Otomotif bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, kontrak induk telah lebih dulu diteken pada 28 November 2025 antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.
Tak hanya itu, kontrak turunan untuk pelaksanaan proyek juga ditandatangani pada hari yang sama. Bahkan, pembaruan kontrak (addendum) kembali dilakukan pada 10 Maret 2026, khusus untuk pengadaan truk enam ban.
Kontrak tersebut mulai efektif pada 16 Maret 2026 setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi, termasuk penerbitan jaminan bank oleh Bank BNI. Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa uang muka proyek sebesar kurang lebih Rp2,84 triliun telah dicairkan.
Dengan skala pengadaan mencapai puluhan ribu unit, proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Truk-truk tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung distribusi logistik serta memperkuat aktivitas ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih.
Namun demikian, besarnya nilai proyek justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai perlu adanya keterbukaan lebih lanjut, terutama terkait dasar perhitungan kebutuhan, mekanisme pengadaan, hingga sistem pengawasan ke depan.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif kepada publik mengenai detail perencanaan dan distribusi truk tersebut. Kondisi ini membuat proyek pengadaan truk Kopdes Merah Putih terus menjadi perhatian, sekaligus ujian bagi komitmen transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara.
(**)
