 |
| Perumahan subsidi . (Google) |
KABARSINJAI.COM, - Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 telah mencapai Rp 14 triliun.
Demikian realisasi KUR perumahan yang dilaporkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.
Menurut Sri hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.
“Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp 14 triliun untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Sri dilansir dari Berita Satu, Rabu (29/4/2026).
Sri menjelaskan, realisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Hashim terkait percepatan program KUR perumahan.
Selain membahas penyaluran KUR, rapat juga menyoroti pemetaan lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Pembahasan tersebut turut melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Menurut Sri, dalam rapat tersebut Nusron telah menyampaikan daftar lahan yang dapat digunakan. Kementerian PKP selanjutnya akan membentuk tim survei untuk menentukan lahan prioritas yang akan dikembangkan.
“Kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar tersebut, mana yang menjadi prioritas untuk digunakan sebagai lahan perumahan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga membahas pengembangan 11 kota satelit yang lahannya telah dipetakan. Dalam proses ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto turut terlibat dalam kajian awal desain tata ruang.
Sri menuturkan, kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari backlog perumahan, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga integrasi transportasi. “Mulai dari backlog, sarana prasarana, hingga konteks tata ruang dan integrasi transportasi sudah ada gambarannya,” kata Sri.
Ke depan, tim survei akan menentukan lahan prioritas sekaligus memilih skema terbaik untuk merealisasikan program pembangunan perumahan tersebut. (*)
