 |
| Foto/ Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa pimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Sinjai |
KABARSINJAI.COM - Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kabupaten Sinjai tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Sinjai, Senin (27/04/2026) pagi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Siniai.
Namun, lebih dari sekadar seremoni, peringatan ini menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sinjai, Andi Jefrianto membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan bahwa otonomi daerah memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menjadi penegasan bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam mengelola potensi lokal, sekaligus tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Salah poun pebting yang disampaiakn adalah perlunya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Selama ini ketidaksinkronan masih kerap menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
"Karena itu, integrasi antara perencanaan dan penganggaran dinilai menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran," Jrlasnya.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis kinerja juga kembali ditegaskan. "Aparatur pemerintah didorong tidak lagi sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," Jelasnya.
Dorongan digitalisasi pemerintahan turut menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu menciptakan tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Di sisi lain kata Mendagri, tantangan klasik seperti ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi agar daerah memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan prioritas pembangunan.
"Kolaborasi antar daerah juga dianggap semakin penting, terutama dalam menghadapi persoalan lintas wilayah seperti lingkungan, transportasi, hingga penguatan ekonomi regional," Tambahnya.
Srlain itu, Pemerintah daerah pun didorong untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk dalam menjawab isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan perubahan iklim.
Pada akhirnya, peringatan Hari Otonomi Daerah ini menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)
