KABARSINJAI.COM, - Di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju mengambil langkah progresif dengan melakukan audiensi strategis bersama Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, di Kantor Bupati Mamuju Tengah, Tobadak (Kamis, 17/7).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menggagas peningkatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah.
Dipimpin Kepala KPP Pratama Mamuju La Ode Irfah Firdaus, audiensi ini menghadirkan jajaran pejabat eselon IV serta para kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju Tengah. Fokus utama pertemuan adalah membedah berbagai potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
Tidak hanya itu, regulasi dan pelaksanaan teknis pemungutan pajak di lapangan juga menjadi sorotan, guna memastikan kebijakan pajak berjalan efektif, adil, dan berpihak pada pembangunan daerah.
“DJP siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegas La Ode Irfah Firdaus, menyampaikan komitmen untuk menciptakan kolaborasi yang lebih intensif.
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, memberi respons positif terhadap inisiatif DJP. Ia menekankan bahwa kerja sama yang solid antara pusat dan daerah adalah kunci dalam meningkatkan penerimaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami menyadari pentingnya kolaborasi dengan DJP, khususnya dalam memperkuat penerimaan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Askary.
Senada dengan itu, Sumin, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, menekankan bahwa sinergi semacam ini sangat relevan dengan arah kebijakan DJP untuk memperluas basis pajak melalui pendekatan yang kolaboratif dan inklusif.
“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah sangat penting dalam membentuk ekosistem penerimaan yang kuat dan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang masih berkembang seperti Mamuju Tengah,” tandasnya.
Dengan semangat kolaboratif yang terus diperkuat, Mamuju Tengah kini menatap masa depan pengelolaan pajak yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada pembangunan masyarakat.
