IBC, JAKARTA – Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) pernah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah membubarkan Pertamina Trading Limited (Petral) sejak 10 Februari 2019 lalu, saat ulang tahun ke-18 eSPeKaPe di Gedong Joang ’45 Jakarta Pusat.
Petral yang berkedudukan di Singapura dan dikenal sarangnya mafia minyak dan gas bumi (migas)
Kemudian dengan tegas pula, Presiden Jokowi menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam 100 persen dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation ke PT Pertamina (Persero) pada awal 2018 lalu, termasuk akan menyerahkan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina setelah habis kontrak dengan Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada tahun 2021.
“Selain itu kami, eSPeKaPe, mengucapkan juga terimakasihnya kepada Presiden Jokowi atas komitmennya untuk membangun kilang onshore LNG Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arufuru Maluku yang pembicaraannya alot sejak 20 tahun yang lalu”, ucap Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada pers dari markasnya di bilangan Jatinegara Jakarta Timur, Minggu (2/6/2019).
Baca juga :
Pasalnya menurut Binsar yang juga Ketua Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) ini pada 27 Mei 2019 lalu di Jepang, telah disepakati pengelolaan Blok Masela atas pokok-pokok pengembangannya, antara Satuan Kerja Kontraktor (SKK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Inpex Corporation dalam kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arufuru.
Blok Masela itu sendiri berpotensi mempunyai kapasitas 9,5 juta ton pertahun dan 150 MMSCF perhari disekitar Laut Arufuru, awalnya dikelola Inpex Corporation 65 persen dan Shell 35 persen. Kedua kontraktor asing ini telah sekian lamanya menggunakan skema kilang floating (offshore) LNG.
“Kesepakatan 27 Mei lalu itu antara Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, yang diketahui oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan serta Duta Besar RI untuk Jepang.” ungkapnya yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Mabes Laskar Merah Putih (LMP).
Direncanakan penandatanganan perjanjiannya antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation akan dilaksanakan pada momen Pertemuan Negara-Negara G50 di Jepang pada akhir bulan Juni ini.
Baca juga :
Menurut Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto yang dikutip Binsar Effendi, dengan skema onshore LNG yang jadi komitmen Presiden Jokowi, maka tercatat harga LNG hanya US$ 6,7 perbarel oil equivalen. Justru jika tetap gunakan skema floating atau offshore LNG, bisa US$ 8,6 perbarel oil equivalen.
“Artinya membangun dengan skema onshore LNG lebih murah ketimbang harus mempertahankan skema floating LNG yang costnya lebih mahal. Sementara dari adanya kilang dibangun dengan skema onshore LNG akan ada multiplayer efeknya, yang positif bagi masyarakat Ambon. Termasuk dampak petrokimia di Maluku, yang diyakini akan menggerakkan roda perekonomian daerah Maluku dan sekitarnya.” paparnya.
Seperti diketahui PoD dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2021, lalu konstruksi lapangan sekitar tahun 2022. SKK Migas sendiri menargetkan tahun 2026 untuk diusahakan pembangunan kilang onshore LNG Blok Masela bisa selesai.
Itu sebabnya beber Binsar Effendi, diharapkan Jokowi yang orang baik tetap akan menjadi pilihan rakyat, dan semoga bisa kembali menjadi presiden untuk kedua periodenya. Tentunya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) bisa dimenangkan pasangan calon paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin pada 28 Juni 2019 mendatang.
“Dengan demikian pembangunan kilang skema onshore LNG Blok Masela yang dimulai tahun 2022 akan berjalan lancar dan perekonomian masyarakat Maluku bisa lebih baik dan sejahtera kelak kemudian. Amin.” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi yang didampingi Sekretaris Yasri Pasha Hanafiah dan Pendiri Teddy Syamsuri.
Penulis : Fitra
Editor : YES
Berita ini telah tayang di Situs Berita INDONESIA BERITA
