IBC, JAKARTA – Focus Group Discussion (FGD) antara Aktivis 98 dengan Mahasiswa pada peringatan 21 Tahun Reformasi yang bertema “Perlukah People Power Jaman Now?” di Posko Perjuangan, Jalan Danau Toba, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa, (21/5/2019). FGD yang di hadiri oleh aktivis 98, mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat umum tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi.
Dalam keterangannya salah satu aktivis 98, Aznil Tan mengatakan, bahwa upaya gerakan People Power yang hendak dilakukan pasca penetapan hasil Pemilu 2019 adalah merupakan gerakan politik yang tidak murni lahir dari rakyat.
“Hal ini motifnya sangat kuat didasari tidak terimanya kekalahan dari hasil perolehan suara Pemilu pada tanggal 17 April 2019 oleh salah satu pihak kontestan pasangan Capres yang berkompetisi Pemilu 2019,” ujar Aznil ditemui saat setelah acara FGD.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam sejarah people power di Indonesia (People Power Kemerdekaan Indonesia1945, People Power 1966, dan People Power 1998) adalah gerakan rakyat untuk menuntut perubahan sistem bukan bertujuan merebut kekuasaan.
Selain itu dari hasil rekomendasi FGD, Aktivis 98 dan mahasiswa menuntut Presiden terpilih 2019 Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’aruf Amin untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Aznil menambahkan, bahwa Aktivis 98 dan mahasiswa tetap hadir mengkritisi dan mengkoreksi pemerintahan untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, negara yang berdaulat, berdikari, berbudaya luhur, serta negara yang modern dan maju.
“Prinsipnya People Power di tahun 98 berbeda dengan yang dimaksud salah satu paslon presiden sekarang, kalau dulu ada dasarnya seperti terjadinya krisis, penculikan mahasiswa ketidakadilan bahkan pembunuhan massal, kalau sekarang unsur itu tidak memenuhi, artinya gerakan elite politik yang menginginkan people powernya itu tidak murni yang lahir dari rakyat,” ulang Aznil menegaskan.
Sementara itu di tempat yang sama, aktivis mahasiswa M. Asrul juga menyampaikan bahwa, Mahasiswa siap melakukan People Power apabila pemerintahan berkuasa transaksional dan bekerja untuk kepentingan elit-elit politik busuk yang korup.
“People Power itu penting, tapi bukan gerakan politik, melainkan people power yang benar adalah gerakan moral. Kami tidak akan terjebak dengan salah satu paslon tertenth,” tegas Asrul mengakhiri pernyataannya.
Ia juga menghimbau dan meminta kepada elit-elit politik sekarang tidak menimbulkan rakyat dan melakulan kegaduhan nasional untuk politik praktis dan bargaining position.
Adapun perwakilan Aktivis 98 yang hadir sebagai berikut, Alumni UMB, Aznil Tan, alumni YAI, Denny Agiel, alumni UBK, Akhrom Saleh, alumni UMB, Mizar, alumni UNPAR, Hendrik Yance Udam, alumni UNPAR, Ali Sutera, alumni IPB, Irwan Nulhakim, alumni Asmi, Jeanny.
Sedangkan perwakilan mahasiswa yamg menghadiri FGD, Uviversitas Kosgoro, M. Asrul, Unibersitas Mercu Buana, Hardi Gunawan, Universitas Nasional, Ismaun Isman dan Bahar, Universitas Nasional, Miftahul Rahman, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Della, Universitas Nasional, Bahar, Universitas Mercu Buana, Ahmad Ropi Djunedi dan Dimas Maulana.
Editor : DR
Berita ini telah tayang di Situs Berita INDONESIA BERITA
