KABARSINJAI.COM, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai gelar monitoring dan evaluasi (monev) realisasi PAD dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Bappeda Sinjai, Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Daerah) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa sebagai upaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan pendapatan.
Selain mengevaluasi realisasi PAD hingga akhir Juli 2026, forum tersebut juga membahas penyesuaian target PAD dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Kepala Bapenda Sinjai, Andi Adeha Syamsuri menyampaikan bahwa realisasi PAD hingga 31 Juli 2026 telah mencapai lebih dari Rp74 miliar atau sekitar 64,31 persen dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, capaian tersebut akan terus didorong melalui berbagai inovasi, termasuk perluasan penerapan sistem pembayaran non tunai.
"Kami terus memperkuat digitalisasi pembayaran agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya. Pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS maupun kanal pembayaran non tunai lainnya, dan itu langsung masuk ke kas daerah," ujarnya.
Sementara itu, Andi Jefrianto Asapa meminta seluruh OPD penghasil PAD meningkatkan kinerja agar target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun.
Ia juga menginstruksikan setiap OPD untuk segera menyusun rencana aksi yang terukur sebagai pedoman percepatan realisasi PAD hingga Desember 2026.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Sinjai juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Sinjai.
Rapat dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai, Janwar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sinjai, Andi Adeha Syamsuri, serta pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengelola sumber PAD.(*)
