 |
KABARSINJAI.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi memicu fenomena 'turun kelas energi', yakni peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tersebut, terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah yang terdampak kenaikan harga energi.
"Kondisi ini dapat memicu fenomena 'turun kelas energi', yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi," kata Firnando seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/4).
Menurut dia, lonjakan harga BBM nonsubsidi tidak hanya meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat.
Jika tidak diantisipasi, pergeseran konsumsi ke BBM subsidi dapat memperbesar beban anggaran negara.
Firnando menegaskan, pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi agar BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.
"Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas," ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mengendalikan dampak lanjutan di sektor logistik. Kenaikan biaya distribusi dinilai dapat memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika tidak dikendalikan sejak awal.
Upaya stabilisasi harga pangan, lanjutnya, perlu diperkuat melalui operasi pasar dan intervensi distribusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan harga energi.
(**)
