KABARSINJAI.COM, - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Tahun Anggaran 2026 posisi 31 Januari dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu, 25 Februari 2026.
Kegiatan tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Keuangan guna memastikan transparansi informasi kepada publik.
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp4,77 triliun atau tumbuh 4,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Belanja tersebut mencakup fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, agama, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan lingkungan hidup.
Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara mencapai Rp1,06 triliun atau 5,73 persen dari target tahunan yang mencerminkan fondasi fiskal tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Penerimaan perpajakan hingga 31 Januari 2026 tercatat Rp788,1 miliar atau 5,48 persen dari target Rp 14,4 triliun.
Komponen Pajak Penghasilan terealisasi Rp 359 miliar, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp596 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Rp7,11 miliar, serta pajak lainnya Rp 174 miliar.
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 16,8 miliar atau 4,49 persen dari target Rp 373,4 miliar yang terdiri dari Bea Masuk Rp10,5 miliar, Bea Keluar Rp 3,6 miliar, dan Cukai Rp2,7 miliar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi Rp 251,4 miliar atau 6,85 persen dari target Rp3,7 triliun yang didominasi PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp 148,1 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan terealisasi Rp 824,2 miliar atau 3,74 persen dari pagu Rp 22 triliun.
Belanja pegawai mencapai Rp 668,3 miliar untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Belanja barang sebesar Rp 150,1 miliar dimanfaatkan untuk mendukung operasional 725 satuan kerja pada 48 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.
Belanja modal sebesar Rp 5,9 miliar digunakan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Belanja bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar dari pagu Rp 25 miliar belum terealisasi hingga akhir Januari.
Transfer ke Daerah terealisasi Rp 3,9 triliun atau 14,75 persen dari pagu Rp26,8 triliun dengan sebaran relatif merata di seluruh kabupaten dan kota.
Dana Alokasi Umum mendominasi dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 15,84 persen dari pagu Rp 18,1 triliun yang dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik terealisasi Rp 1,1 triliun atau 17,09 persen dari pagu Rp 6,3 triliun untuk mendukung BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, dan tambahan penghasilan ASN daerah.
Dana Bagi Hasil terealisasi Rp 16,2 miliar atau 3,73 persen dari pagu Rp434,5 miliar untuk mendukung infrastruktur publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa masing-masing belum terealisasi hingga 31 Januari 2026.
Secara fungsional, belanja pemerintah pusat terbesar terserap pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp3,98 triliun diikuti ketertiban dan keamanan Rp 234,24 miliar serta pertahanan Rp 218,90 miliar.
Belanja fungsi pendidikan mencapai Rp 143,21 miliar, kesehatan Rp 90,85 miliar, dan ekonomi Rp 56,16 miliar sebagai bagian dari penguatan layanan dasar masyarakat.
Pelaksanaan APBN juga berdampak langsung melalui penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.788.132 penerima manfaat di 24 kabupaten dan kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih tercatat melalui 1.274 gerai aktif dan ribuan koperasi yang telah memiliki akun Simkopdes Merah Putih.
Program ketahanan pangan menghasilkan produksi padi 5.399.174 ton di atas lahan 1.038.231 hektare.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp 1,30 triliun kepada 19.357 debitur dengan distribusi terbesar di Kota Makassar untuk sektor pertanian dan perdagangan.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan juga tersalurkan untuk 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar.
Kinerja awal tahun ini menunjukkan APBN 2026 di Sulawesi Selatan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal, mendorong pembangunan daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
