IBC, TALAUD – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada seluruh Kabupaten dan Kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (27/5/2019) siang.
Dalam LHP atas LKPD 2018 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Pemkab Talaud) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya.
Atas opini WTP yang diperoleh Pemkab Talaud, Plt Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange menanggapinya dengan santai.
Menurutnya, masyarakat Talaud maupun seantero NKRI sudah tahu kejadian yang menimpa Talaud beberapa pekan silam.
“Kalaupun hari ini (Senin – red), Talaud menerima predikat WTP berarti BPK punya indikator tersendiri dalam menilainya. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak,” ungkap Tuange
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
“Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba
LHP atas LKPD 2018 tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh Bupati dan Walikota yang disaksikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Diketahui, dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 14 diantaranya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan LKPD Pemkab Bolaang Mongondow, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Penyerahan LHP LKPD 2018 tersebut, dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Ketua DPRD Talaud Max F. M. Lua, Sekdakab Talaud Adolf Binilang, Inspektur Moody Gumansalangi, dan Bupati/Walikota se-Sulut.
Editor : YES
Berita ini telah tayang di Situs Berita INDONESIA BERITA
