KABARSINJAI.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai menggelar diskusi bersama sejumlah jurnalis untuk membahas perlindungan perempuan dan anak, Jumat (20/11/2026).
Diskusi yang dikemas dalam kegiatan Ngobras Santai Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) tersebut berlangsung di salah satu kedai di Jalan Sultan Isma. Pertemuan ini membahas peran media dalam menyampaikan informasi terkait kasus perempuan dan anak, khususnya agar pemberitaan tidak berdampak buruk terhadap korban.
Kepala DP3AP2KB Sinjai, Andi Ariany Djalil mengatakan, media memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah.
Ia menyebutkan, pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu memperhatikan privasi serta kondisi psikologis korban agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Penanganan korban perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai sebenarnya DP3AP2KB tidak bisa jalan sendiri. Karena itu, kami menggandeng media untuk mencari solusi bagaimana melakukan pemberitaan yang ramah anak dan bersahabat kepada perempuan," ujarnya.
Andi Ariany berharap, komunikasi antara DP3AP2KB dan jurnalis dapat terus terjalin sehingga koordinasi terkait persoalan perempuan dan anak bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana membentuk grup komunikasi WhatsApp yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan membahas berbagai persoalan terkait perlindungan perempuan dan anak.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Kanit PPA Satreskrim Polres Sinjai, AIPTU Abd. Waris, serta aktivis perempuan dan anak Sulawesi Selatan yang juga Direktur Institute of Community Justice Makassar, Husmirah Husain.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas persoalan perlindungan korban dari sudut pandang penegakan hukum, pendampingan, serta pemberitaan media.
Melalui pertemuan ini, DP3AP2KB Sinjai berharap media dapat ikut mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menyajikan informasi yang bertanggung jawab serta tidak mengabaikan hak-hak korban. (**)




