 |
| Foto / Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif |
KABARSINJAI.COM – Perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan. Hingga 31 Oktober 2026, cakupan kepesertaan baru mencapai 31,54 persen atau sebanyak 46.910 pekerja.
Artinya, masih ada sekitar 101.812 pekerja di Kabupaten Sinjai yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta perusahaan dan badan usaha agar lebih serius memastikan para pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Ratnawati saat membuka Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai yang berlangsung di Gedung Command Center, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dari berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun.
Ia pun meminta OPD dan pemerintah desa memastikan seluruh tenaga kerja di lingkup masing-masing, termasuk tenaga honorer, PPPK paruh waktu, perangkat desa, serta pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBD dan APBDes, telah mendapatkan perlindungan.
Ratnawati juga mengingatkan perusahaan, badan usaha, dan penyedia jasa konstruksi agar memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran secara tertib.
"Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potensi kerentanan sosial-ekonomi bagi keluarga pekerja apabila terjadi risiko di tempat kerja," ujarnya.
Untuk memperluas perlindungan pekerja, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengoptimalkan peran Forum Kepatuhan yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sinjai dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Budiman, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan Negeri Sinjai siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum, sekaligus mendorong penegakan aturan terhadap badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.
Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Sinjai sendiri telah berlangsung sejak 2018 dan kembali diperkuat melalui kerja sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 2023.
Adapun komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mendukung program tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024.
Ratnawati berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi mampu mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan dan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Sinjai.
"Perlindungan pekerja adalah investasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas daerah," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sinjai didampingi Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Budiman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai beserta jajaran, pimpinan OPD, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. (**)
