 |
| Rapat kerja Komisi III dan III DPRD Sinjai dengan mitra kerjanya. (Humas DPRD) |
KABARSINJAI.COM, - Komisi II DPRD Sinjai menggelar Rapat Kerja bersama OPD yang menjadi mitra kerja berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Senin (12/01/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sinjai, Andi Ridwan Darul Aqsa Palevi Asapa turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Fachriandi Matoa, para Anggota Komisi II DPRD diantaranya Jalil, Saldi, Ambo Tuwo, Drs. Akmal, dan Misna .
Dalam pengantarnya, Ketua Komisi II DPRD Andi Ridwan Darul Aqsa Palevi Asapa meminta penjelasan mengenai progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dari OPD yang menjadi mitra kerja.
"Alhamdulillah kami menggelar rapat kerja diawal tahun karena kami ingin mendengar dari OPD terkait mengenai progres kerja ditahun kemarin dan apa yang program apa yang akan dilaksanakan ditahun 2026," ungkapnya.
Dikatakan juga bahwa rapat kerja ini menjadi forum evaluasi dan perencanaan untuk memastikan pelaksanaan program di sektor-sektor OPD dapat berjalan secara efektif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perikanan.
Rapat dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari di mulai Senin, 12 hingga 13 Januari 2026.
Sementara itu, di Komisi III DPRD Sinjai juga menggelar rapat kerja yang sama dengan mitranya. Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Zulkifli dihadiri para Anggota Komisi III DPRD diantaranya Agus, H. Bahar, Muh Dahlan, Ardiansyah serta H. Ridwan Anis.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD guna memperoleh informasi terkait program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 serta realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi III DPRD Sinjai Zulkifli menyampaikan tujuan digelar rapat yakni untuk mendengar penjelasan dari OPD pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.
“Kami meminta penjelasan secara jelas terkait pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, baik dari aspek fisik maupun keuangan, termasuk adanya pekerjaan yang tertunda, kegiatan yang gagal, atau tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan," ungkapnya.
Selain itu, Zulkifli berharap agar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dapat dijelaskan berdasarkan bidang masing-masing, termasuk tantangan yang akan dihadapi ke depan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama, khususnya dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. (*)
