 |
| Program review Bantuan Seragam Sekolah dan perlengkapan gratis di Command Center Sinjai. (Ist) |
KABARSINJAI.COM, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mencatat sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan partisipatif dengan kembali menjadi tuan rumah Program Review, sebuah metode evaluasi kebijakan publik modern hasil kolaborasi antara Koso Nippon Jepang dan Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI.
Bertempat di Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati, Selasa (15/07/2025), kegiatan ini menghadirkan perwakilan langsung dari Jepang, Taki Kitada dan Arozhal Hasan, yang memimpin jalannya evaluasi terhadap program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah melalui Dinas Pendidikan Sinjai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menyambut dengan antusias, menyebut kegiatan ini sebagai tonggak transformasi kebijakan berbasis masukan masyarakat.
“Inilah wujud pembangunan yang terbuka dan inklusif. Kami yakin, suara warga adalah fondasi terbaik untuk kebijakan yang benar-benar berdampak,” ucapnya.
Yang bikin metode ini begitu unik, sebanyak 27 warga dipilih secara acak untuk memberikan penilaian langsung terhadap efektivitas dan dampak program. Lewat pendekatan people-centered, masyarakat menjadi aktor utama evaluasi, bukan sekadar objek.
Proses penilaian hanya memakan waktu satu jam, namun hasilnya sangat menentukan, apakah program perlu dilanjutkan, ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Panel ahli turut dilibatkan untuk memberikan perspektif objektif berdasarkan data dan suara masyarakat.
Bappeda Sinjai memainkan peran penting sebagai fasilitator, diikuti oleh para Staf Ahli Bupati, Asisten, dan jajaran kepala OPD Pemkab Sinjai, menandai sinergi lintas sektor dalam mendorong evaluasi yang efisien dan transparan.
Dengan pendekatan yang melibatkan publik secara langsung, Sinjai menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang bukan hanya administratif, tapi juga empatik berangkat dari kebutuhan nyata, dan berpulang pada dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. (*)
